Peraturan Daerah Tahun 2024 Nomor 10

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Nomor Lembaran Daerah (LD) 10
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 174
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 10
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini adalah regulasi baru yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Poin-Poin Utama

Secara teknis, peraturan ini mengatur struktur APBD yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

  • Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan antar daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  • Belanja Daerah dialokasikan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
  • Pembiayaan Daerah mencakup penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan untuk investasi daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Berikut adalah rincian angka dan prioritas alokasi anggaran yang diatur dalam peraturan ini:

  1. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.532.547.348.493,00 (Dua triliun lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  2. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.671.602.861.975,03 (Dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma nol tiga rupiah).
  3. Terdapat estimasi deficit anggaran sebesar Rp139.055.513.482,03 yang ditutup sepenuhnya melalui Pembiayaan Netto.
  4. Alokasi Belanja Operasi mencapai Rp2.054.086.694.941,00, di mana porsi terbesar adalah belanja pegawai dan belanja barang/jasa.
  5. Alokasi Belanja Modal direncanakan sebesar Rp207.482.581.115,00 untuk pengadaan aset tetap dan infrastruktur.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menetapkan beberapa batasan dan prosedur khusus guna menjaga disiplin anggaran:

  • Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah diperbolehkan melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, dengan syarat harus terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
  • Kriteria keadaan darurat mencakup bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, operasi pencarian dan pertolongan, serta kerusakan sarana prasarana yang mengganggu pelayanan publik.
  • Setiap pengeluaran darurat wajib diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
  • Peraturan ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sebagai landasan operasional tahunan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.