Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 11

Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 11
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 02 Januari 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 02 Januari 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2025 yang menetapkan pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah serta Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk tahun anggaran 2025. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Keputusan ini merupakan peraturan baru yang mencabut dan menggantikan ketentuan lama guna menyesuaikan dengan kebutuhan operasional tahun anggaran berjalan.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini mengatur pembagian tugas teknis dalam penanganan kerugian daerah yang melibatkan dua instansi internal, yakni:

  • Majelis Pertimbangan: Memiliki tugas utama untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah terkait kasus kerugian yang muncul.
  • Sekretariat Majelis: Berperan dalam mendukung kelancaran administratif, mulai dari pengumpulan data, penatausahaan dokumen, hingga penyiapan konsep keputusan hasil sidang.
  • Ruang Lingkup Kasus: Pemeriksaan mencakup kerugian yang bukan akibat perbuatan melanggar hukum, adanya kondisi wanprestasi (ingkar janji) dari pihak yang merugikan, serta keberatan atas keputusan pembebanan ganti rugi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis dan struktur pengorganisasian badan ini diatur berdasarkan prioritas berikut:

  1. Kedudukan Organisasi: Sekretariat secara teknis berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul.
  2. Alokasi Pendanaan: Segala biaya operasional yang timbul dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
  3. Struktur Personalia: Jabatan Ketua Majelis dipegang secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah, sementara Sekretaris Majelis dijabat oleh Kepala BPKPAD dengan anggota dari unsur Inspektorat, BKPSDM, dan Bagian Hukum.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa hal penting dan aturan peralihan yang harus diperhatikan, antara lain:

  • Ketentuan Pencabutan: Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 630 Tahun 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
  • Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak: Majelis berwenang menangani kasus di mana pihak yang telah menandatangani surat tanggung jawab mutlak namun gagal memenuhi kewajibannya.
  • Masa Berlaku: Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.