Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 /Kept/Sekda/2025 yang menetapkan penunjukan personil resmi untuk mengelola administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini merinci penunjukan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penatausahaan keuangan yang terbagi menjadi beberapa tingkatan jabatan, yaitu:

• Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).
• Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
• Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK Unit).
• Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD.

Secara teknis, Rochma Bertiana, SH, MIP ditunjuk sebagai PPK SKPD dengan dukungan Armi Romiyanto, A.Md sebagai Pembantu PPK SKPD. Selain itu, terdapat penunjukan PPK dan Pembantu PPK untuk unit-unit kerja seperti Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan bagian lainnya di bawah Sekretariat Daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari para pejabat yang ditunjuk adalah memastikan kelancaran administrasi belanja dan pendapatan daerah melalui langkah-langkah pelaksanaan berikut:

1. Melakukan verifikasi mendalam terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang mencakup kategori Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), serta pembayaran Langsung (LS).
2. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi sebagai bukti sah kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk dasar penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Melaksanakan fungsi akuntansi yang mencakup pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan instansi.
4. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang diajukan oleh Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa hal penting dan aturan peralihan yang diatur dalam keputusan ini adalah:

• Seluruh biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas pejabat yang ditunjuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2025.
• Pejabat PPK Unit memiliki kewajiban khusus untuk menyiapkan laporan keuangan secara spesifik pada level unit kerja sebelum dikonsolidasikan ke tingkat SKPD.
• Keputusan ini berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada Tahun 2025 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.