Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 /Kept/Sekda/2023 yang menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Tujuan utama ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menjaga konsistensi data kinerja dan menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pejabat serta pelaksana. Regulasi ini secara resmi mencabut dan menggantikan aturan lama, yaitu Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 36/Kept/Sekda/2015, agar proses pelaporan kinerja lebih mutakhir dan terstandar.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci alur kerja administratif dalam pengumpulan data yang melibatkan berbagai pihak dari staf hingga pimpinan. Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:

• Penyusunan draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data oleh staf.
• Proses verifikasi berjenjang yang melibatkan Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Sekretaris untuk memberikan paraf koordinasi.
• Mekanisme pendistribusian format data kepada berbagai unit kerja seperti bagian evaluasi dan pelaporan (evlap), umum, serta inspektur pemerintahan.
• Tahapan validasi data kinerja guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelum ditandatangani oleh pimpinan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah menekankan pada kualitas sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan SOP ini dengan rincian teknis sebagai berikut:

1. Kualifikasi pelaksana pengumpul dan pengolah data minimal berpendidikan SLTA, sedangkan untuk posisi Analis diwajibkan minimal berpendidikan Sarjana (S-1).
2. Alokasi waktu penyelesaian draf format data ditentukan maksimal 10 hari kerja, sementara untuk validasi data dialokasikan waktu selama 5 hari.
3. Sarana penunjang yang diprioritaskan meliputi ketersediaan komputer dan alat tulis yang memadai untuk mendukung proses digitalisasi data.
4. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus dan konsekuensi yang harus diperhatikan oleh seluruh pelaksana prosedur ini:

• Peringatan: Ketidakcermatan atau kesalahan dalam penjaringan data kinerja dilarang karena dapat berakibat pada kebijakan pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran.
• Aturan Peralihan: Jika data kinerja yang diterima dari unit kerja/bidang tidak lengkap, maka petugas berhak dan wajib mengembalikan data tersebut untuk dilengkapi.
• Seluruh dokumen dalam bentuk printout harus telah diberi nomor oleh pengadministrasi umum sebelum digandakan atau dikirimkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Februari 2023 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, AGUS BUDIRAHARJA.