Instruksi Bupati Tahun 2025 Nomor 1

Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Kesejahteraan Rakyat
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 02 Mei 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 02 Mei 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2025 adalah peraturan yang diterbitkan untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuan utama dari instruksi ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Instruksi ini ditujukan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, Panewu, kepala unit pelaksana teknis, serta kepala sekolah (TK/SD/SMP) untuk melakukan langkah-langkah berikut:

  • Melakukan sosialisasi mengenai pengumpulan dana sosial keagamaan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja masing-masing.
  • Membagi kategori kontribusi berdasarkan keyakinan dan pendapatan, yaitu Zakat bagi ASN Muslim yang memenuhi Nisab, Infak/Sedekah bagi ASN Muslim di bawah Nisab, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) bagi ASN non-Muslim.
  • Menetapkan besaran pemotongan sebesar 2,5% dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setelah dipotong pajak dan iuran jaminan kesehatan.
  • Menginstruksikan penyetoran dana melalui rekening BPD DIY resmi milik BAZNAS Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pemotongan dana didasarkan pada urutan prioritas dan komponen penghasilan sebagai berikut:

  1. Tambahan penghasilan yang menjadi objek pemotongan meliputi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja.
  2. Mencakup pula insentif pemungutan pajak/retribusi daerah, jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah, serta tunjangan profesi guru.
  3. Penyaluran dana oleh BAZNAS diprioritaskan sepenuhnya untuk program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul.
  4. BAZNAS diwajibkan memberikan laporan berkala mengenai hasil pengumpulan dan penyaluran dana kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
  5. Ketentuan pemotongan ini mulai efektif diberlakukan sejak penerimaan tambahan penghasilan pegawai pada bulan Juni 2025.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa batasan dan pengecualian penting dalam pelaksanaan instruksi ini:

  • Dilarang melakukan pemotongan pada komponen TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas.
  • Pemotongan TPP berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dikecualikan dari aturan ini.
  • Bagi ASN yang tidak bersedia dipungut zakat atau dana sosial keagamaan, wajib membuat surat pernyataan tertulis secara resmi sebagai bentuk pernyataan keberatan.
  • Instruksi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap kepala unit kerja sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Mei 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.