Peraturan Bupati Tahun 2024 Nomor 81

Tentang Peta Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 81
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Peta Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden

Ringkasan Umum

Peraturan ini menetapkan secara resmi Peta Batas Kalurahan Murtigading yang terletak di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan nasional mengenai pedoman penetapan dan penegasan batas desa guna memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap wilayah administrasi pemerintahan. Peraturan ini bersifat menggantikan atau mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 yang sebelumnya mengatur topik serupa untuk wilayah tersebut.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merincikan identitas dan cakupan wilayah Kalurahan Murtigading sebagai berikut:

  • Penetapan kode wilayah resmi yaitu 34.02.02.2004.
  • Luas wilayah Kalurahan Murtigading ditetapkan sebesar 4,307 kilometer persegi.
  • Wilayah ini mencakup 19 Padukuhan, di antaranya adalah Pucang, Ngentak, Anom I, Trisigan I dan II, Dagan, Sanggrahan, Kurahan I dan II, Piring I dan II, Mayungan I dan II, Pucang Anom II dan III, Sanden, Bongoskenthi, Peciro, serta Kranggan.
  • Batas-batas wilayah secara administratif berbatasan langsung dengan Kalurahan Caturharjo (Utara), Kalurahan Tirtomulyo dan Srigading (Timur), Kalurahan Gadingharjo (Selatan), serta Kalurahan Gadingsari (Barat).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penetapan batas wilayah dilakukan dengan standar teknis pemetaan modern untuk menjamin akurasi posisi di lapangan. Langkah-langkah dan prioritas teknisnya meliputi:

  1. Penggunaan metode kartometrik, yaitu penentuan titik batas di atas peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang telah disepakati.
  2. Penentuan titik koordinat berdasarkan garis Lintang Selatan (LS) dan Bujur Timur (BT) sebagai standar referensi geografis.
  3. Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) yang diletakkan tepat pada garis batas dan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) sebagai pilar pembantu.
  4. Pemanfaatan Batas Alam (seperti sungai) dan Batas Buatan (seperti jalan, saluran irigasi, atau pematang sawah) sebagai penanda fisik di lapangan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat:

  • Penentuan batas wilayah administrasi ini tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luas serta hak atas tanah milik masyarakat maupun tanah kalurahan (tanah kas desa).
  • Titik koordinat yang telah ditetapkan bersifat tetap dan tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan nama Kalurahan atau nama Kapanewon di masa mendatang.
  • Pemerintah Kalurahan diwajibkan menindaklanjuti peraturan ini dengan pemasangan tanda fisik batas (PBU dan PABU) di lapangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.