Peraturan Bupati Tahun 2025 Nomor 37

Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pariwisata
Nomor Peraturan 37
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 29 Juli 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 29 Juli 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Pembentukan, Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Peraturan ini bersifat menggantikan atau mencabut aturan lama, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2023, guna menyesuaikan penataan kelembagaan satuan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan upaya pemerataan kualitas pendidikan di daerah.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan pembentukan beberapa jenis UPTD Satuan Pendidikan dan unit kerja koordinasi yang meliputi:

  • Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
  • Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai satuan pendidikan formal.
  • Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan TK dan SD yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu di wilayah Kapanewon.
  • Kepala UPTD merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional (Guru atau Pamong Belajar) yang diberikan tugas tambahan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaannya, peraturan ini menetapkan beberapa fokus utama dan struktur teknis sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diprioritaskan bagi anak usia 5 hingga 6 tahun.
  2. Struktur organisasi SMP terdiri dari Kepala, Wakil Kepala (maksimal 3 orang sesuai rombongan belajar), Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.
  3. Pembentukan 8 wilayah kerja Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD yang masing-masing mengoordinasikan beberapa Kapanewon tertentu.
  4. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam tata kerja setiap jabatan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan peralihan dan ketentuan penting yang harus diperhatikan:

  • Dokumen yang telah dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan dengan nomenklatur lama tetap dinyatakan berlaku.
  • Penyesuaian perubahan nama (nomenklatur) satuan pendidikan wajib dilaksanakan paling lambat 1 tahun sejak peraturan diundangkan.
  • Proses penataan kelembagaan secara menyeluruh diberikan batas waktu maksimal 2 tahun.
  • Kepala satuan pendidikan dilarang mengabaikan prinsip pengawasan terhadap bawahan dan wajib mengambil langkah korektif jika terjadi penyimpangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Juli 2025 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.