Ringkasan Umum

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38/Kept/Sekda/2025 menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini bertindak sebagai pedoman operasional baru yang menjamin kepastian hak dan kewajiban baik bagi penyelenggara maupun penerima layanan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci ruang lingkup standar pelayanan yang mencakup 18 jenis layanan administratif dan penunjang di berbagai bidang, antara lain:

• Bidang Pemerintahan & Hukum: Pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), penyusunan perikatan kerja sama, konsultasi tata pemerintahan, serta fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum bagi warga miskin.
• Bidang Kesejahteraan Rakyat: Pengajuan dan konsultasi hibah, bantuan Halaqoh, Rois, dan santunan anak yatim.
• Bidang Administrasi & Organisasi: Layanan persuratan, peminjaman tempat, informasi publik, serta layanan pengadaan barang dan jasa bagi penyedia maupun non-penyedia.
• Bidang Perekonomian & Keuangan: Konsultasi perencanaan, keuangan, pelaporan, serta fasilitasi data informasi bidang perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Setiap layanan diatur dengan komponen teknis yang ketat untuk memastikan efisiensi dan kepastian bagi masyarakat, dengan fokus pada hal-hal berikut:

1. Biaya/Tarif: Seluruh jenis layanan yang tercantum dalam standar ini ditetapkan Gratis (tidak dipungut biaya).
2. Jangka Waktu Pelayanan: Durasi penyelesaian ditetapkan secara variatif berdasarkan kompleksitas, seperti 40 hari kerja untuk pendampingan LPPD, 2 bulan untuk perikatan kerja sama, serta 1 hari kerja untuk layanan konsultasi dan informasi produk hukum.
3. Sistem Operasional: Penggunaan teknologi informasi sangat diprioritaskan, termasuk penyimpanan data berbasis jaringan (cloud), penggunaan aplikasi SILPPD, dan sistem manajemen softcopy.
4. Kompetensi Pelaksana: Petugas diwajibkan memiliki keahlian teknis sesuai bidangnya, seperti kemampuan legal drafting untuk produk hukum dan penguasaan aplikasi SPSE Inaproc untuk layanan pengadaan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus terkait etika dan akuntabilitas pelayanan yang wajib diperhatikan:

• Standar Perilaku: Pelaksana pelayanan wajib mematuhi kode etik dan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan untuk mencegah praktik maladministrasi.
• Mekanisme Pengaduan: Masyarakat dilarang melakukan pemberian ilegal dan diimbau melaporkan keluhan melalui saluran resmi seperti telepon (0274) 367509, email, maupun aplikasi SP4N LAPOR!.
• Perlindungan Data: Pengelolaan informasi publik harus memperhatikan daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.
• Evaluasi Berkala: Kinerja pelayanan akan dievaluasi secara rutin menggunakan instrumen e-Kinerja dan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) minimal 2 kali dalam setahun.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 September 2025 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.