Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2025 ditetapkan sebagai regulasi teknis untuk melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025, yang berfungsi memberikan rincian mendalam mengenai realisasi keuangan daerah selama periode satu tahun anggaran tersebut.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci realisasi laporan keuangan yang meliputi beberapa aspek fundamental pengelolaan keuangan daerah, di antaranya:

• Realisasi Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
• Realisasi Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut jenis belanja untuk kebutuhan operasional maupun investasi daerah.
• Realisasi Pembiayaan Daerah yang mencatat penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan daerah.
• Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menjadi angka final sisa anggaran setelah perhitungan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dilakukan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2024, terdapat rincian teknis perolehan dan alokasi dana sebagai berikut:

1. Total Pendapatan terealisasi sebesar Rp2.609.413.354.404,57.
2. Total Belanja terealisasi sebesar Rp2.616.013.652.966,71.
3. Defisit Anggaran tercatat sebesar Rp6.600.298.562,14 yang ditutup melalui pos pembiayaan.
4. Pembiayaan Netto daerah sebesar Rp180.520.549.259,59 setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp173.920.250.697,45.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menegaskan bahwa penjabaran laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah peraturan ini. Hal ini dimaksudkan agar seluruh rincian teknis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam peraturan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan dan diperintahkan untuk dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul agar diketahui oleh masyarakat luas.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Agustus 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.