Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 400

Tentang Pendirian Perpustakaan Nusa Indah Sekolah Dasar Negeri Ngentakmangir Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nomor Peraturan 400
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 18 Juni 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 18 Juni 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword perpustakaan

Ringkasan Umum

Dokumen hukum ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 400 Tahun 2025 yang menetapkan pendirian fasilitas literasi baru di lingkungan pendidikan dasar. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan serta menyediakan learning resources atau sumber belajar yang berkualitas bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Keputusan ini merupakan penetapan baru yang menjadi landasan operasional bagi sarana perpustakaan di sekolah tersebut.

Poin-Poin Utama

  • Pemerintah menetapkan pendirian perpustakaan dengan nama Nusa Indah yang berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Ngentakmangir, Kabupaten Bantul.
  • Penyusunan keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sebagai rujukan hukum utama.
  • Langkah ini diambil setelah memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul nomor 08/Rekom.PerpusSD/II/2025.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Fokus Sarana: Prioritas utama adalah penyediaan sarana perpustakaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan dasar untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber belajar.
  2. Tanggung Jawab Pengelolaan: Pengelolaan Perpustakaan Nusa Indah dilaksanakan secara teknis oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngentakmangir.
  3. Masa Berlaku: Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dokumen ini tidak mencantumkan larangan hukuman secara spesifik, namun menekankan pada kewajiban administratif di mana salinan keputusan wajib disampaikan kepada instansi terkait seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Pendidikan untuk keperluan pengawasan. Pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan standar penyelenggaraan perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Juni 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.