Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor 7

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Nomor Lembaran Daerah (LD) 3
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 181
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 7
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 September 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 September 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2025 yang menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan rencana keuangan daerah akibat dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, seperti perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran anggaran antarunit organisasi, serta penanganan keadaan darurat atau luar biasa di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Struktur APBD Kabupaten Bantul Tahun 2025 setelah perubahan mengalami penyesuaian total sebagai berikut:

  1. Total Anggaran: Mengalami penurunan dari semula Rp2.698.302.861.975,03 menjadi Rp2.659.084.809.210,41.
  2. Pendapatan Daerah: Ditetapkan sebesar Rp2.484.364.558.512,96, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.
  3. Belanja Daerah: Dialokasikan sebesar Rp2.632.384.809.210,41.
  4. Pembiayaan Daerah: Terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp174,72 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp26,7 miliar, sehingga menghasilkan Pembiayaan Neto sebesar Rp148.020.250.697,45 untuk menutupi defisit belanja.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Anggaran belanja daerah diprioritaskan pada beberapa kategori utama dengan rincian teknis sebagai berikut:

  • Belanja Operasi: Sebesar Rp2,05 Triliun yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
  • Belanja Modal: Dialokasikan sebesar Rp209,32 Miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, serta pengadaan peralatan dan mesin.
  • Belanja Tidak Terduga: Disediakan sebesar Rp11,87 Miliar untuk keperluan yang tidak dapat diprediksi.
  • Belanja Transfer: Sebesar Rp361,14 Miliar untuk bagi hasil dan bantuan keuangan.
  • SiLPA: Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya ditetapkan sebesar Rp173,92 Miliar sebagai sumber penerimaan pembiayaan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini mengatur ketentuan khusus mengenai fleksibilitas dan batasan penggunaan anggaran:

  • Pemerintah Daerah diperbolehkan melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu dalam Keadaan Darurat (seperti bencana alam atau gangguan pelayanan publik) dan Keperluan Mendesak, yang nantinya harus dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban.
  • Pelaksanaan operasional atas peraturan ini wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
  • Segala bentuk perubahan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sinkronisasi dengan program prioritas nasional tetap menjadi acuan wajib dalam lampiran peraturan ini.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 September 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.