Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 529 Tahun 2025 yang menetapkan pemberian insentif bagi aparatur yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan motivasi kerja para pejabat serta pegawai dalam mencapai target pendapatan daerah pada periode Triwulan Kedua tahun 2025.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini didasarkan pada pencapaian target penerimaan PBB-P2 yang telah terealisasi sebesar 59,32% hingga pertengahan tahun. Dana insentif tersebut dibagikan secara proporsional kepada beberapa pihak yang terlibat dalam rantai pemungutan pajak, mulai dari pimpinan daerah hingga petugas di lapangan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pembagian insentif dilakukan dengan rincian persentase dan nilai nominal yang spesifik bagi setiap kategori penerima sebagai berikut:

1. Bupati Bantul menerima alokasi sebesar 3,22% atau senilai Rp41.860.000,00.
2. Wakil Bupati Bantul menerima alokasi sebesar 2,99% atau senilai Rp38.870.000,00.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul menerima alokasi sebesar 2,98% atau senilai Rp38.740.000,00.
4. Pejabat dan pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menerima porsi terbesar yakni 85,81% atau senilai Rp1.115.530.000,00.
5. Pemungut pajak di tingkat Kalurahan (termasuk Lurah dan tenaga lainnya) mendapatkan alokasi 5% atau total senilai Rp65.000.000,00 yang dibagi berdasarkan kategori wilayah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pelaksanaan pemberian insentif ini wajib mengikuti ketentuan administratif sebagai berikut:

• Daftar nama rincian pegawai penerima di lingkungan BPKPAD beserta besaran nominalnya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan.
• Seluruh pembiayaan insentif ini bersumber dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
• Besaran insentif untuk tingkat Kalurahan dibagi ke dalam 6 Kategori berdasarkan beban kerja dan wilayah masing-masing.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Juli 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.