Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor 8

Tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah
Nomor Lembaran Daerah (LD) 8
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 182
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Hukum
Nomor Peraturan 8
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 November 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 November 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 merupakan regulasi terbaru yang mengatur tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Lurah di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini ditetapkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, khususnya perubahan kedua atas Undang-Undang Desa. Tujuan utama peraturan ini adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui proses demokrasi tingkat desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Poin-Poin Utama

  • Lurah adalah sebutan bagi Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipilih langsung melalui kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  • Penyelenggaraan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang dibentuk oleh Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan).
  • Masa jabatan Lurah ditetapkan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dengan batasan maksimal menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
  • Proses pemilihan terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Penetapan.
  • Syarat utama menjadi pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, serta terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Pemilihan dilakukan secara serentak bergelombang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan masa berakhirnya jabatan Lurah.
  2. Pengadaan surat suara cadangan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara.
  3. Jumlah pemilih untuk setiap TPS dibatasi paling banyak 600 (enam ratus) orang untuk menjaga efektivitas pemungutan suara.
  4. Bakal Calon Lurah harus memenuhi persyaratan administratif, di antaranya berpendidikan minimal SMP atau sederajat dan berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar.
  5. Anggaran pemilihan dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBKal, di mana bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten dialokasikan untuk operasional panitia dan logistik.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Calon Lurah dilarang keras menjanjikan atau memberikan uang/materi (money politics), menghina SARA, atau menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah dalam masa Kampanye.
  • Anggota ASN, TNI, dan POLRI yang mencalonkan diri wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan yang berwenang.
  • Lurah dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Bamuskal, pengurus partai politik, atau jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
  • Pelanggaran terhadap larangan kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan kampanye oleh panitia.
  • Lurah dapat diberhentikan sementara jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi, terorisme, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 November 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.