Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 183

Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nomor Peraturan 183
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 183 Tahun 2021 ditetapkan untuk mengatur Jadwal Retensi Arsip (JRA) khusus pada urusan substantif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan urusan kearsipan daerah dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Tujuan utamanya adalah sebagai pedoman resmi bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyusutan, penghapusan, maupun penyelamatan dokumen negara agar pengelolaan data kependudukan menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci klasifikasi dan masa simpan berbagai jenis arsip yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta unit kerja terkait. Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:

  • Definisi operasional mengenai arsip dinamis, arsip aktif, arsip inaktif, serta arsip vital yang memiliki nilai sangat penting bagi kelangsungan organisasi.
  • Penetapan masa simpan minimal dokumen yang dihitung sejak suatu kegiatan dinyatakan selesai atau berkas telah ditutup (closed file).
  • Pembagian status akhir arsip menjadi dua kategori, yaitu Musnah untuk dokumen yang sudah tidak memiliki nilai guna, dan Permanen untuk dokumen yang memiliki nilai sejarah atau bukti pertanggungjawaban nasional yang wajib diserahkan ke lembaga kearsipan.
  • Cakupan arsip meliputi aspek kebijakan, pengendalian penduduk, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, hingga program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis mengenai masa penyimpanan arsip didasarkan pada nilai guna dokumen tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

  1. Arsip dengan nilai guna administrasi diprioritaskan memiliki akumulasi retensi selama 2 (dua) tahun.
  2. Arsip dengan nilai guna hukum, informasi, dan teknologi memiliki akumulasi retensi minimal selama 5 (lima) tahun.
  3. Penyajian informasi administrasi kependudukan melalui media elektronik memiliki masa aktif selama 2 (dua) tahun setelah tahun anggaran berakhir sebelum memasuki masa inaktif selama 3 (tiga) tahun.
  4. Dokumen identitas penduduk seperti fasilitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ditetapkan sebagai arsip Permanen yang tidak boleh dimusnahkan karena mengandung data otentik warga negara.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaan JRA ini, terdapat beberapa ketentuan khusus yang wajib diperhatikan oleh para pengelola arsip:

  • Penentuan retensi arsip tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai daluwarsa penuntutan hukum serta kepentingan pertanggungjawaban keuangan daerah.
  • Arsip yang memiliki keterangan Permanen dilarang untuk dimusnahkan dan wajib dilakukan verifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sebelum diserahkan sebagai arsip statis.
  • Rekomendasi pemusnahan arsip hanya dapat diberikan jika dokumen tersebut benar-benar sudah tidak memiliki nilai guna lagi setelah melewati masa retensi inaktif di unit kearsipan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.