Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 599

Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Tahun Anggaran 2025
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Nomor Peraturan 599
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Tahun Anggaran 2025

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 599 Tahun 2024 yang mengatur tentang pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini bersifat penetapan baru untuk periode anggaran mendatang, yang disusun berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 guna memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan struktur organisasi serta uraian tugas bagi tim yang bertanggung jawab atas pengadaan daerah. Poin-poin utama yang diatur adalah sebagai berikut:

  • Pembentukan susunan personalia tim yang melibatkan unsur pimpinan daerah, Sekretariat Daerah, serta aparat penegak hukum dari unsur Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor.
  • Pemberian supervisi dan arahan strategis terhadap seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
  • Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan di daerah.
  • Penyusunan rekomendasi perbaikan serta langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pengadaan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam menjalankan tugasnya, tim diarahkan untuk fokus pada beberapa prioritas dan langkah teknis sebagai berikut:

  1. Identifikasi Risiko: Melakukan pemetaan mendalam terhadap potensi kendala dan risiko dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa di daerah.
  2. Mitigasi dan Pencegahan: Mengetahui penyebab risiko secara dini sebagai upaya preventif dan melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan.
  3. Koordinasi Layanan Elektronik: Memastikan pengelolaan layanan pengadaan secara electronic berjalan efektif melalui koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
  4. Pendampingan Teknis: Memberikan konsultasi dan bimbingan teknis bagi para pelaku pengadaan guna meminimalisir kesalahan prosedur.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan khusus terkait pelaporan dan pembiayaan yang diatur dalam keputusan ini:

  • Hierarki Pelaporan: Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan seluruh tugasnya wajib bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
  • Sumber Pendanaan: Segala biaya operasional yang muncul sebagai konsekuensi dari pembentukan tim ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
  • Aturan Peralihan: Keputusan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan untuk mendukung kesiapan pengadaan di awal tahun anggaran baru.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2024 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.