Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 187

Tentang Besaran Pembayaran Pisungsung Atas Pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta Yang Digunakan Oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Nomor Peraturan 187
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 27 Maret 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 27 Maret 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Besaran Pembayaran Pisungsung Atas Pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta Yang Digunakan Oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2025 yang mengatur mengenai besaran pembayaran pisungsung atas penggunaan Tanah Kasultanan Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan ini bersifat sebagai landasan hukum baru untuk mengalokasikan dana kompensasi atas pemanfaatan lahan pada Tahun Anggaran 2025.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini ditetapkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara nyata telah memanfaatkan Tanah Kasultanan dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan besaran dana penghargaan atau pisungsung yang harus diserahkan kepada Kasultanan Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari keputusan ini adalah kepastian nilai nominal pembayaran dan sumber pendanaannya yang disusun dengan rincian sebagai berikut:

  1. Besaran pembayaran pisungsung atas pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta ditetapkan senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  2. Segala pembiayaan yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
  3. Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkannya peraturan tersebut.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pemanfaatan tanah dan pembayaran ini tunduk pada aturan administratif khusus guna memastikan akuntabilitas penggunaan dana daerah, di antaranya:

  • Pembayaran pisungsung harus sesuai dengan pagu anggaran yang telah disetujui dalam APBD.
  • Salinan keputusan ini wajib disampaikan kepada instansi pengawas dan pelaksana teknis, meliputi Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, serta Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Maret 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.