Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor 9

Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
Nomor Lembaran Daerah (LD) 9
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 183
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Lingkungan Hidup
Nomor Peraturan 9
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 06 November 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 06 November 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 merupakan regulasi baru yang mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, terencana, dan terpadu di wilayah Kabupaten Bantul. Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum terbaru, menumbuhkan kesadaran masyarakat yang berkelanjutan, serta mendukung kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah agar pemerintah daerah mampu menyelesaikan permasalahan sampah secara mandiri.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengatur secara detail mengenai definisi dan tata cara pengelolaan berbagai jenis sampah yang meliputi:

  • Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, industri, maupun fasilitas umum.
  • Sampah Spesifik yang karena sifat atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, termasuk sampah mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), limbah B3, puing bongkaran bangunan, dan sampah akibat bencana.
  • Kegiatan Pengurangan Sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta kegiatan Penanganan Sampah mulai dari pemilahan hingga pemrosesan akhir.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menekankan pada langkah-langkah teknis pengolahan sampah di sumbernya dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Pemilahan Mandiri: Setiap orang wajib memilah sampah menjadi minimal 5 (lima) kelompok: sampah mengandung B3, mudah terurai, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.
  2. Fasilitas Pengelolaan: Pembangunan dan pengoperasian sarana seperti TPS 3R, Pusat Daur Ulang (PDU), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang menggunakan teknologi pemadatan, pengomposan, maupun daur ulang energi.
  3. Standar Pengangkutan: Alat angkut sampah wajib menggunakan bak penutup, memiliki tinggi bak maksimal 1,4 meter, memiliki sekat pemisah, serta dipastikan tidak bocor.
  4. Kewajiban Produsen: Pelaku usaha wajib menyusun rencana pengurangan sampah dan menarik kembali kemasan produk untuk didaur ulang sebagai syarat memperoleh Persetujuan Lingkungan.
  5. Kompensasi & Insentif: Pemberian imbalan bagi masyarakat yang terdampak negatif oleh TPST dan pemberian penghargaan bagi pihak yang berinovasi dalam pengelolaan sampah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa tindakan yang dilarang keras dalam peraturan ini guna melindungi kualitas lingkungan hidup antara lain:

  • Membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan atau membuang sampah spesifik secara sembarangan.
  • Membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu lingkungan secara langsung.
  • Menggunakan lahan pribadi sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa izin resmi.
  • Melakukan penanganan sampah dengan metode pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir.

Pelanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Peraturan pelaksana dari Perda ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 November 2025 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.