Peraturan Bupati Tahun 2025 Nomor 71

Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Nomor Peraturan 71
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 12 Desember 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 12 Desember 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2025 diterbitkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan pangan secara adil, merata, dan berkelanjutan, serta sebagai langkah antisipasi terhadap kekurangan pangan, gejolak harga, dan keadaan darurat. Peraturan ini berstatus sebagai peraturan baru yang secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2016 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur tata cara penyelenggaraan cadangan pangan yang meliputi proses pengadaan, pengelolaan, hingga penyaluran dan pelepasan. Cadangan pangan yang dimaksud dalam peraturan ini secara spesifik berupa beras. Penyelenggaraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dan dapat melibatkan Pemerintah Kalurahan untuk cadangan pangan tingkat desa. Selain itu, pengelolaan cadangan pangan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memenuhi kriteria teknis, seperti kepemilikan gudang yang standar dan kemampuan manajerial.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prioritas utama penggunaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi rawan pangan dan gizi, bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat, serta gejolak harga pangan. Berikut adalah rincian ketentuan teknis dan alokasi yang diatur:

  1. Pihak BUMN yang bekerja sama wajib menyediakan 100% (seratus persen) cadangan pangan sebagai Stok Penyangga dalam tahun berjalan.
  2. Pihak BUMD, Pelaku Usaha Pangan, atau koperasi wajib menyediakan minimal 25% (dua puluh lima persen) sebagai Stok Penyangga.
  3. Pihak pengelola selain BUMN diperbolehkan melakukan usaha jual beli cadangan pangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk menjaga perputaran dan mutu beras.
  4. Stock Opname atau perhitungan fisik persediaan wajib dilakukan oleh Dinas dan dilaporkan oleh pengelola paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  5. Penyaluran cadangan pangan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu berdasarkan perintah Bupati atau berdasarkan usulan tertulis dari Lurah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaan peraturan ini, terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan:

  • Pengelola dilarang mengabaikan Umur Simpan Pangan dan kualitas beras dalam penyimpanan agar tetap aman dikonsumsi.
  • Pihak pengelola dilarang memungut biaya sewa operasional, pemeliharaan, atau penyimpanan kepada Pemerintah Daerah.
  • Pelepasan cadangan pangan melalui penjualan harus dilakukan sebelum beras mencapai batas akhir masa kedaluwarsa.
  • Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan serta melaporkan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan cadangan pangan kepada Dinas terkait.
  • Segala bentuk kelalaian oleh pihak pengelola dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis hingga pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 Desember 2025 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.