Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor 10

Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Ad
Nomor Lembaran Daerah (LD) 10
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 184
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Hukum
Nomor Peraturan 10
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Desember 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Desember 2025
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Ad

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2025 yang bersifat sebagai peraturan pencabutan. Tujuan utama dari penetapan peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Peraturan ini secara resmi mencabut dua regulasi lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (higher-level regulations).

Poin-Poin Utama

Terdapat 2 (dua) peraturan daerah lama yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui peraturan ini, yaitu:

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan.

Pencabutan ini dilakukan karena urusan mengenai pengesahan koperasi dan administrasi kependudukan kini telah diatur secara terpusat dan terintegrasi melalui regulasi nasional terbaru, sehingga aturan di tingkat daerah perlu disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penyelarasan hukum ini diprioritaskan untuk mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi nasional, antara lain:

  • Penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
  • Sinkronisasi teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
  • Implementasi sistem pelayanan administrasi kependudukan secara daring (online) serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sesuai standar Kementerian Dalam Negeri.
  • Penerapan standar perangkat keras dan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah diatur secara nasional.

Larangan & Ketentuan Khusus

Berdasarkan ketentuan peralihan dan penutup dalam dokumen ini, hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

  • Sejak peraturan ini diundangkan, instansi terkait dilarang menggunakan dasar hukum Perda Nomor 10 Tahun 2002 dan Perda Nomor 16 Tahun 2015 dalam memberikan pelayanan publik atau menetapkan keputusan hukum.
  • Seluruh mekanisme pengesahan koperasi dan administrasi kependudukan beralih sepenuhnya mengikuti prosedur yang diatur oleh kementerian terkait dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • Peraturan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan agar diketahui oleh seluruh masyarakat dan pihak terkait.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Desember 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.