| Tentang | Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Ad |
| Nomor Lembaran Daerah (LD) | 10 |
| Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | 184 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Bagian Hukum |
| Nomor Peraturan | 10 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 11 Desember 2025 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Berlaku, ditetapkan pada 11 Desember 2025
Mencabut: |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak (0 kali diunduh) |
| Keyword | Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Ad |
Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2025 yang bersifat sebagai peraturan pencabutan. Tujuan utama dari penetapan peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Peraturan ini secara resmi mencabut dua regulasi lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (higher-level regulations).
Terdapat 2 (dua) peraturan daerah lama yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui peraturan ini, yaitu:
Pencabutan ini dilakukan karena urusan mengenai pengesahan koperasi dan administrasi kependudukan kini telah diatur secara terpusat dan terintegrasi melalui regulasi nasional terbaru, sehingga aturan di tingkat daerah perlu disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Penyelarasan hukum ini diprioritaskan untuk mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi nasional, antara lain:
Berdasarkan ketentuan peralihan dan penutup dalam dokumen ini, hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Desember 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.