Peraturan Bupati Tahun 2025 Nomor 63

Tentang Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor Peraturan 63
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 18 November 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 18 November 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral,SDi

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2025 merupakan regulasi baru yang ditetapkan untuk mengatur tata kelola Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, serta mutakhir guna mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci struktur penyelenggaraan statistik yang melibatkan berbagai pihak dengan peran yang spesifik, antara lain:

  • Produsen Data: Terdiri dari Perangkat Daerah, Kalurahan, dan BUMD yang menghasilkan data sesuai tugas pokoknya.
  • Walidata: Perangkat daerah yang melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data.
  • Pembina Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul yang berfungsi memberikan bimbingan teknis.
  • Portal Sedata Sebantul: Media integrasi data elektronik yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi agar mudah diakses oleh publik.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan statistik diatur melalui tahapan teknis yang ketat untuk menjamin validitas informasi. Berikut adalah urutan pelaksanaan dan kriteria kualitas yang diatur:

  1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Pedoman Kegiatan Statistik sebagai standar operasional.
  2. Tahapan kegiatan meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data.
  3. Metode pengumpulan data dilakukan melalui Pendataan Lengkap, Survei, Kompilasi Produk Administrasi, atau cara lain sesuai perkembangan teknologi.
  4. Penjaminan kualitas data wajib memenuhi kriteria: relevansi, akurasi, aktualitas, koherensi, aksesibilitas, dan interpretabilitas.
  5. Penyajian data dilakukan dalam bentuk agregat yang memudahkan analisis pembangunan daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan tegas dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta responden dalam proses statistik ini:

  • Produsen Data dilarang mengungkapkan, menyebarkan, atau memperjualbelikan Data Pribadi responden kepada pihak mana pun.
  • Penggunaan Data Pribadi hanya diperbolehkan untuk kepentingan penyelenggaraan statistik resmi dan dilarang digunakan untuk tujuan lain.
  • Responden memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan jika petugas melanggar norma agama, adat istiadat, atau tidak menjamin kerahasiaan data.
  • Dalam kondisi terjadi insiden kebocoran data, instansi wajib segera melakukan langkah penanganan dampak dan melapor kepada Bupati melalui Walidata.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 November 2025 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.