Peraturan Bupati Tahun 2025 Nomor 40

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 40
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Agustus 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 04 Agustus 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2025 merupakan regulasi yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025 mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memberikan penjabaran secara rinci mengenai realisasi penggunaan anggaran daerah selama Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini bersifat teknis sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang telah berjalan.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan rincian laporan realisasi anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Beberapa istilah kunci yang ditegaskan meliputi Pendapatan Daerah sebagai penambah kekayaan bersih, Belanja Daerah sebagai pengurang kekayaan bersih, serta Pembiayaan Daerah yang mencakup penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Seluruh rincian angka realisasi anggaran tercantum secara mendalam pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Berikut adalah rincian teknis mengenai alokasi dan realisasi dana dalam anggaran tahun 2024:

  1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.609.413.354.404,57 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
  2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.616.013.652.966,71 yang digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer.
  3. Kondisi keuangan menunjukkan Defisit sebesar Rp6.600.298.562,14.
  4. Pembiayaan Neto yang berhasil dibukukan adalah sebesar Rp180.520.549.259,59.
  5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp173.920.250.697,45.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam peraturan ini ditentukan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran harus sesuai dengan rincian yang ada pada lampiran sebagai bentuk akuntabilitas. Ketentuan khusus menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pengundangan dilakukan dengan menempatkan peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul agar masyarakat umum dapat mengetahui dan mengakses informasi pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Agustus 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.