| Tentang | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 40 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 04 Agustus 2025 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 04 Agustus 2025 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak (0 kali diunduh) |
| Keyword | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2025 merupakan regulasi yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025 mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memberikan penjabaran secara rinci mengenai realisasi penggunaan anggaran daerah selama Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini bersifat teknis sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang telah berjalan.
Dokumen ini menetapkan rincian laporan realisasi anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Beberapa istilah kunci yang ditegaskan meliputi Pendapatan Daerah sebagai penambah kekayaan bersih, Belanja Daerah sebagai pengurang kekayaan bersih, serta Pembiayaan Daerah yang mencakup penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Seluruh rincian angka realisasi anggaran tercantum secara mendalam pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Berikut adalah rincian teknis mengenai alokasi dan realisasi dana dalam anggaran tahun 2024:
Dalam peraturan ini ditentukan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran harus sesuai dengan rincian yang ada pada lampiran sebagai bentuk akuntabilitas. Ketentuan khusus menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pengundangan dilakukan dengan menempatkan peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul agar masyarakat umum dapat mengetahui dan mengakses informasi pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Agustus 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.