Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor 12

Tentang Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
Nomor Lembaran Daerah (LD) 12
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 186
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 12
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum dan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat mulai tanggal 1 Januari 2026.

Poin-Poin Utama

Struktur anggaran yang diatur dalam peraturan ini mencakup tiga komponen utama, yaitu:

  • Pendapatan Daerah: Direncanakan sebesar Rp2.311.219.955.330,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  • Belanja Daerah: Direncanakan sebesar Rp2.443.557.413.968,89 yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
  • Pembiayaan Daerah: Terdapat surplus/defisit sebesar (Rp132.337.458.638,89) yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Alokasi anggaran diprioritaskan pada beberapa sektor teknis dengan rincian sebagai berikut:

  1. Belanja Operasi merupakan komponen terbesar dengan nilai Rp1.964.789.992.422,29, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
  2. Belanja Modal sebesar Rp160.425.656.347,60 yang difokuskan pada pengadaan peralatan, mesin, gedung, bangunan, serta pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.
  3. Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp313.341.765.199,00 untuk bagi hasil dan bantuan keuangan.
  4. Belanja Tidak Terduga disiapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk penanganan kondisi darurat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus mengenai penggunaan dana dalam keadaan tertentu, antara lain:

  • Pemerintah Daerah diizinkan melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu dalam kondisi darurat (seperti bencana alam atau sosial) dan keperluan mendesak (seperti pelayanan dasar masyarakat yang belum teranggarkan).
  • Segala pengeluaran darurat tersebut harus diformalkan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
  • Pelaksanaan operasional lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur melalui Peraturan Bupati.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.