Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah administratif rutin untuk melaksanakan penilaian terhadap nilai perolehan atau nilai wajar aset-aset daerah sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas bagi tim yang bertanggung jawab atas aset daerah. Poin-poin fundamental dalam keputusan ini meliputi:

• Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah yang terdiri dari unsur pimpinan daerah dan pejabat teknis terkait.
• Pemberian mandat hukum bagi tim untuk melakukan penilaian terhadap aset daerah yang status nilai perolehannya belum tercatat secara jelas.
• Kewajiban bagi tim untuk mendokumentasikan setiap hasil penilaian dalam bentuk laporan formal.
• Sistem pelaporan hasil penilaian yang harus disampaikan secara berjenjang kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan prioritas pelaksanaan penilaian aset dengan langkah-langkah teknis sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian lapangan dan verifikasi dokumen terhadap Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilai perolehannya.
2. Penyusunan laporan hasil penilaian sebagai dasar update data aset daerah.
3. Penegasan bahwa tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Bupati Bantul.
4. Pendanaan operasional tim sepenuhnya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan tanggung jawab yang diatur dalam keputusan ini, di antaranya:

• Hasil penilaian tim harus bersifat objektif dan didasarkan pada standar penilaian yang berlaku dalam lingkup public sector accounting.
• Seluruh anggota tim yang tercantum dalam lampiran wajib menjalankan fungsi sesuai dengan jabatan dalam dinas masing-masing.
• Keputusan ini berlaku seketika sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
• Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penilaian aset.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.