Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2026 yang memberikan izin resmi kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan masyarakat dalam rangka program Bulan Dana PMI Tahun 2026. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan legalitas atas partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi sosial PMI di bidang kemanusiaan.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan bahwa izin pengumpulan sumbangan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan 31 Mei 2026, dan dapat diperpanjang. Pelaksanaan kegiatan ini dijalankan oleh sebuah panitia khusus yang terdiri dari berbagai unsur pejabat daerah, mulai dari Bupati sebagai pelindung hingga berbagai kepala dinas sebagai anggota seksi usaha guna memastikan kelancaran teknis di lapangan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari hasil pengumpulan dana ini adalah untuk membiayai kegiatan kemanusiaan dan operasional PMI dengan rincian alokasi sebagai berikut:

1. Sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total hasil sumbangan digunakan untuk membiayai kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul.
2. Sebanyak 10% (sepuluh persen) digunakan untuk membiayai administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

Besaran sumbangan yang diharapkan dari masyarakat telah ditentukan berdasarkan klasifikasi sasaran, di antaranya:

• Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota DPRD: Rp100.000 yang dipotong satu kali.
• ASN, TNI, POLRI, dan Pegawai BUMN/BUMD: Nominal bervariasi mulai dari Rp7.500 (Golongan I) hingga Rp75.000 (Eselon II).
• Pemilik Kendaraan Bermotor: Rp3.000 per kendaraan.
• Pengunjung Wisata: Rp2.000 per orang.
• Pelajar dan Mahasiswa: Bersifat sukarela dengan tanda bukti berupa stiker.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa batasan ketat yang harus dipatuhi oleh panitia penyelenggara:

• Pengumpulan sumbangan dilarang dilakukan di jalan-jalan atau tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
• Seluruh sumbangan harus dilakukan secara sukarela dan tidak diperbolehkan adanya unsur pemaksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
• PMI Kabupaten Bantul wajib memberikan laporan tertulis hasil pengumpulan sumbangan kepada Bupati Bantul paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu izin berakhir.
• Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat mengakibatkan pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 Januari 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.