Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 51

Tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Tahun 2026
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Nomor Peraturan 51
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 14 Januari 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 14 Januari 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Tahun 2026

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2026 merupakan peraturan yang menetapkan pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk tahun anggaran 2026. Keputusan ini merupakan langkah operasional untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Bantul agar selaras dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci pembagian tugas dan struktur organisasi tim yang terdiri dari beberapa elemen fungsional:

  • Pengarah: Memberikan arahan strategis, saran, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim.
  • Penanggung Jawab: Bertugas menugaskan tim teknis, memberikan persetujuan atas penilaian, serta melaporkan hasil penilaian kepada Bupati dan Inspektorat Daerah jika ditemukan ketidakpatuhan berdampak.
  • Tim Teknis: Bertanggung jawab dalam menentukan prioritas penilaian, melakukan koordinasi lintas perangkat daerah, dan menyusun konsep keputusan hasil penilaian.
  • Petugas Lapangan: Melaksanakan pemeriksaan fisik, pengukuran di lapangan, serta menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran.
  • Sekretariat: Mengelola sistem informasi dan mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan serta prosedur perolehan KKPR.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas tim difokuskan pada urutan langkah teknis sebagai berikut:

  1. Penentuan daftar prioritas kegiatan pemanfaatan ruang yang akan dinilai oleh Ketua Tim Teknis.
  2. Verifikasi dokumen dan validasi terhadap kelengkapan data administratif pemegang izin pemanfaatan ruang.
  3. Pelaksanaan analisis penilaian terhadap tingkat kepatuhan pelaksanaan ketentuan pemanfaatan ruang di lapangan.
  4. Penyampaian hasil penilaian secara transparan kepada pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa ketentuan khusus dan aturan peralihan yang diatur meliputi:

  • Seluruh anggota tim dalam melaksanakan tugasnya wajib bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Bantul.
  • Terdapat mekanisme pemberian ruang bagi masyarakat atau pemegang izin untuk mengajukan permohonan keberatan atas hasil penilaian yang dilakukan.
  • Seluruh pembiayaan operasional tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya periode tahun anggaran berkenaan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Januari 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.