Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 748

Tentang Yoni Nomor Inventaris C 58.b Sebagai Benda Cagar Budaya
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Nomor Peraturan 748
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Desember 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Desember 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Yoni Nomor Inventaris C 58.b Sebagai Benda Cagar Budaya

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 748 Tahun 2025 ini merupakan ketetapan hukum yang secara resmi menunjuk Yoni Nomor Inventaris C 58.b sebagai Benda Cagar Budaya peringkat kabupaten. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan legal untuk melestarikan peninggalan sejarah di wilayah Bantul sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Poin-Poin Utama

  • Objek utama dalam keputusan ini adalah benda bersejarah berupa Yoni yang terdaftar dengan nomor inventaris C 58.b.
  • Benda tersebut berlokasi secara spesifik di wilayah Padukuhan Pinggir, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro.
  • Secara hukum, objek cagar budaya tersebut tercatat berada di atas lahan atau tanah pribadi milik warga bernama Mujiran.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah menetapkan langkah-langkah pengelolaan teknis sebagai berikut:

  1. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul diberikan wewenang penuh untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada pengelola.
  2. Fokus utama pelaksanaan teknis meliputi aspek pelestarian (perlindungan fisik dari kerusakan) serta pemanfaatan yang selaras dengan nilai sejarah.
  3. Status benda sebagai peringkat kabupaten mengharuskan adanya koordinasi berkala antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Demi menjaga keutuhan dan keaslian objek sejarah, ditetapkan beberapa batasan ketat yang wajib dipatuhi oleh semua pihak:

  • Dilarang melakukan perubahan terhadap bentuk fisik atau struktur asli benda tanpa prosedur resmi.
  • Tindakan pengalihan atau pemindahan lokasi benda dari tempat asalnya tidak diperbolehkan secara sepihak.
  • Segala aktivitas terkait perubahan, pengalihan, maupun pemanfaatan khusus objek tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Desember 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.