Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 23

Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2026
T.E.U Badan/Pengarang BAPPEDA
Nomor Peraturan 23
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 02 Januari 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 02 Januari 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword layak anak,verifikasi,pelaporan

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2026 merupakan peraturan yang ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan evaluasi tahunan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan tim kerja khusus yang bertugas melakukan verifikasi dokumen dan mengelola sistem pelaporan data demi memastikan standarisasi perlindungan anak terpenuhi secara berkala.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan pembentukan dua kelompok kerja utama dengan pembagian tugas sebagai berikut:

  • Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan yang bertugas melakukan pemeriksaan administratif dan validasi dokumen pendukung pelaporan Kabupaten Layak Anak.
  • Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan, evaluasi teknis, serta pengolahan data pada sistem informasi terkait.

Struktur personalia tim melibatkan berbagai unsur perangkat daerah, mulai dari Sekretariat Daerah, BAPPEDA, hingga dinas teknis yang menangani perlindungan anak, kesehatan, dan pendidikan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan dan prioritas kerja tim diatur dalam urutan teknis sebagai berikut:

  1. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung dalam System Pelaporan Data secara akurat.
  2. Menyampaikan laporan hasil verifikasi dokumen kepada Bupati Bantul sebagai bentuk pertanggungjawaban.
  3. Melakukan evaluasi teknis dan mengolah data dalam system internal Kabupaten Bantul.
  4. Melaksanakan proses input data ke dalam sistem pelaporan nasional pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Tim dilarang bekerja di luar koordinasi Bupati Bantul, karena seluruh hasil pelaksanaan tugas wajib dipertanggungjawabkan langsung kepada pimpinan daerah.
  • Terdapat ketentuan khusus mengenai pembagian Klaster kerja (seperti Hak Sipil, Lingkungan Keluarga, Kesehatan, dan Pendidikan) untuk memastikan verifikasi dilakukan secara spesifik oleh ahli di bidangnya masing-masing.
  • Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi dasar operasional selama tahun anggaran 2026 berjalan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.