Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3/Kept/Sekda/2026 yang menetapkan penunjukan personel pengelola administrasi keuangan dan personel untuk Tahun Anggaran 2026. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan terciptanya kelancaran serta tertib administrasi dalam pengelolaan gaji dan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini merinci pembagian tugas spesifik bagi aparatur yang ditunjuk sebagai pengelola internal, yang meliputi beberapa tanggung jawab utama:

• Pengurus Gaji Pembantu: Memiliki tugas teknis untuk mencetak dan mengoreksi daftar gaji, mengelola tunjangan keluarga, mengurus uang duka, serta melakukan pembukuan dan penyetoran potongan gaji kepada pihak ketiga.
• Pengurus Kepegawaian: Memiliki tugas administratif untuk menyusun rekapitulasi absensi dan cuti, menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, memproses dokumen pensiun, serta membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Beberapa langkah pelaksanaan dan ketentuan anggaran yang diatur dalam keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan personel mencakup delapan unit kerja, di antaranya Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, hingga Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Setiap pengurus yang ditunjuk berhak menerima honorarium setiap bulan yang besarannya ditentukan berdasarkan Standar Harga Barang Jasa yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
3. Seluruh pembiayaan operasional dan honorarium dibebankan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan oleh para pejabat yang ditunjuk:

• Pelaksanaan tugas pengelolaan gaji wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pengecualian.
• Pengurus diwajibkan melakukan peremajaan daftar gaji secara teliti guna menjaga akurasi data keuangan negara.
• Keputusan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar hukum bagi pejabat terkait dalam menjalankan fungsi administratifnya selama satu tahun anggaran.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.