| Tentang | Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Perangkat Da |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 653 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 08 Oktober 2025 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 08 Oktober 2025 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Perangkat Da |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 653 Tahun 2025 yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas keputusan sebelumnya mengenai penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penyesuaian personel dalam struktur organisasi pengelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini bersifat mendesak guna menjaga kelancaran administrasi keuangan daerah pasca adanya perubahan status kepegawaian di unit kerja tertentu.
Peraturan ini menetapkan perubahan daftar personel yang memegang jabatan strategis dalam pengelolaan keuangan di berbagai Perangkat Daerah. Poin-poin teknis yang diatur meliputi:
Fokus utama dari keputusan ini adalah memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki penanggung jawab keuangan yang sah secara hukum untuk melaksanakan belanja daerah dan menerima pendapatan daerah. Berikut adalah urutan prioritas dan ketentuan teknis yang diatur:
Terdapat beberapa hal penting dan larangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan keputusan ini: