Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 653

Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Perangkat Da
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 653
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 08 Oktober 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 08 Oktober 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Perangkat Da

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 653 Tahun 2025 yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas keputusan sebelumnya mengenai penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penyesuaian personel dalam struktur organisasi pengelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini bersifat mendesak guna menjaga kelancaran administrasi keuangan daerah pasca adanya perubahan status kepegawaian di unit kerja tertentu.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan perubahan daftar personel yang memegang jabatan strategis dalam pengelolaan keuangan di berbagai Perangkat Daerah. Poin-poin teknis yang diatur meliputi:

  • Penunjukan kembali posisi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing dinas dan unit kerja.
  • Pembaruan daftar Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  • Pembaruan daftar Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
  • Landasan hukum yang digunakan mencakup regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari keputusan ini adalah memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki penanggung jawab keuangan yang sah secara hukum untuk melaksanakan belanja daerah dan menerima pendapatan daerah. Berikut adalah urutan prioritas dan ketentuan teknis yang diatur:

  1. Penyesuaian personel pada Puskesmas Srandakan menjadi prioritas utama perubahan ini karena adanya pejabat sebelumnya yang meninggal dunia.
  2. Pejabat yang ditunjuk wajib memiliki nomor induk pegawai (NIP) yang valid sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
  3. Seluruh pengelolaan dana pada 83 entitas perangkat daerah (termasuk Dinas, Puskesmas, dan Kapanewon) harus merujuk pada daftar nama yang telah ditetapkan dalam lampiran terbaru.
  4. Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab penuh terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran di instansi masing-masing.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa hal penting dan larangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan keputusan ini:

  • Pejabat yang tidak lagi tercantum dalam lampiran dilarang melakukan tindakan hukum apa pun atas nama Bend .
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.
© Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Kab. Bantul