Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 673

Tentang Penunjukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Sebagai Instansi Penerbit Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Kesehatan
Nomor Peraturan 673
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 17 Oktober 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 17 Oktober 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Penunjukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Sebagai Instansi Penerbit Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 673 Tahun 2025 merupakan regulasi baru yang ditetapkan untuk menjamin mutu, keamanan, dan kelayakan higiene sanitasi pada unit penyedia makanan. Keputusan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan kesehatan melalui penunjukan instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi resmi guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini secara resmi menunjuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai satu-satunya instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sertifikat ini berfungsi sebagai jaminan bahwa makanan yang diproduksi telah memenuhi standar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi, serta menjadi dasar administrasi dalam perizinan usaha maupun rekomendasi teknis pelayanan publik.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari keputusan ini adalah percepatan penyelenggaraan program gizi nasional dengan standar teknis yang ketat. Prosedur penerbitan SLHS oleh Dinas Kesehatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan pelatihan keamanan pangan siap saji;
  2. Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan di lokasi pelayanan;
  3. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel air, bahan makanan, serta pengujian usap alat (swab test);
  4. Verifikasi menyeluruh terhadap dokumen persyaratan administrasi.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dilarang mengabaikan standar higiene karena SLHS merupakan syarat mutlak dalam administrasi perizinan usaha.
  • Segala bentuk pelayanan publik dalam program makan bergizi harus mengacu pada rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
  • Peraturan ini berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan dan menjadi landasan operasional bagi Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 16 Oktober 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.