Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2026 yang mengatur tentang pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team) untuk tahun anggaran 2026. Peraturan ini ditetapkan guna melaksanakan ketentuan dari Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024, dengan tujuan utama mencegah, menanggulangi, dan memulihkan gangguan keamanan siber yang dapat menimbulkan kerugian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini merinci pembagian layanan yang disediakan oleh tim tersebut, yang terbagi menjadi dua kategori utama:

• Layanan Utama: Mencakup penanggulangan dan pemulihan insiden siber, penyampaian informasi insiden kepada pihak terkait, serta diseminasi informasi pencegahan dampak insiden siber.
• Layanan Lainnya: Meliputi penanganan kerentanan (vulnerability) sistem elektronik, penanganan artefak digital, pendeteksian serangan siber, analisis risiko, serta pembangunan kesadaran (awareness) terhadap keamanan siber.

Tim ini memiliki konstituen yaitu seluruh perangkat daerah penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Struktur operasional tim dibagi ke dalam beberapa koordinator dan kelompok kerja dengan urutan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua: Memimpin pelaksanaan tugas, menyediakan narahubung (contact person), dan bertanggung jawab atas alokasi sumber daya serta pelaporan kepada Bupati.
2. Sekretaris: Menjalankan fungsi administrasi, dokumentasi, dan penyelenggaraan rapat koordinasi.
3. Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden: Bertugas melakukan tindakan korektif, audit keamanan, dan analisis risiko secara teknis.
4. Kelompok Kerja (Pokja): Terdiri dari empat bagian teknis, yaitu:
   • Pokja Pengelolaan Pengaduan (sebagai helpdesk pusat laporan).
   • Pokja Pengelola Jaringan dan Server.
   • Pokja Keamanan Informasi.
   • Pokja Web Administrator dan Aplikasi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa ketentuan penting yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

• Pertanggungjawaban: Tim wajib melaporkan seluruh hasil kinerja dan operasionalnya secara langsung kepada Bupati Bantul.
• Ketentuan Biaya: Segala biaya yang muncul akibat pelaksanaan tugas tim ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
• Masa Berlaku: Keputusan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal ditetapkan dan menjadi dasar hukum bagi personel yang tercantum dalam lampiran untuk menjalankan fungsi keamanan siber daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Januari 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.