Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2026 merupakan peraturan yang menetapkan pembentukan Tim Fasilitasi untuk dua program utama di tingkat desa, yaitu Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P2MK). Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah teknis untuk melaksanakan ketentuan anggaran tahun 2026 serta memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan kalurahan dalam pengelolaan dana bantuan.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pembagian tugas dalam struktur tim yang terdiri dari tiga komponen utama:

• Tim Pengarah: Memiliki wewenang dalam memberikan pengarahan kinerja, menetapkan kebijakan fasilitasi, serta melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau lokasi kegiatan.
• Tim Pelaksana: Bertugas melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal, menyusun daftar prioritas penerima bantuan, memberikan rekomendasi teknis, serta melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi.
• Sekretariat: Berperan dalam pengelolaan administrasi surat-menyurat, pendataan proposal yang masuk melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, serta menyiapkan proses pencairan dana.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaan program bantuan tahun anggaran 2026, terdapat urutan prioritas dan prosedur teknis yang harus dipatuhi, antara lain:

1. Verifikasi Proposal: Setiap usulan kegiatan dari kalurahan wajib melewati tahapan verifikasi administrasi untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi.
2. Penetapan Prioritas: Tim Pelaksana menyusun daftar urutan kalurahan penerima bantuan berdasarkan kriteria kebutuhan dan urgensi pembangunan.
3. Sosialisasi: Tim berkewajiban memberikan pemahaman teknis kepada pemerintah kalurahan atau kelompok sasaran agar pelaksanaan program tepat sasaran.
4. Pendanaan Tim: Segala biaya operasional yang timbul dari pembentukan tim ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan tanggung jawab yang diatur dalam keputusan ini:

• Tanggung Jawab Pelaporan: Tim Fasilitasi dilarang mengabaikan kewajiban pelaporan berkala dan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban hasil evaluasi kegiatan langsung kepada Bupati Bantul.
• Penyimpanan Dokumen: Seluruh dokumen kelengkapan administrasi kalurahan wajib disimpan dengan rapi oleh Sekretariat sebagai bukti pendukung proses audit keuangan di masa mendatang.
• Masa Berlaku: Keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar hukum operasional selama tahun anggaran berjalan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 17 Maret 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.