Peraturan Bupati Tahun 2026 Nomor 36

Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 36
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 13 Maret 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 13 Maret 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword kode etik

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2026 merupakan regulasi yang ditetapkan untuk memberikan panduan sikap, perilaku, dan tindakan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga martabat, kehormatan, dan keluhuran etika profesi ASN. Dokumen hukum ini berstatus sebagai peraturan baru yang secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012 karena dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi saat ini.

Poin-Poin Utama

Inti dari peraturan ini adalah internalisasi nilai-nilai dasar ASN yang mencerminkan budaya lokal dan prinsip nasional BerAKHLAK. Poin-poin fundamental yang diatur meliputi:

  • Penerapan tujuh nilai dasar yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
  • Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kode Etik di tingkat perangkat daerah untuk membantu internalisasi dan penelaahan aduan.
  • Pembentukan Majelis Kode Etik yang bersifat adhoc untuk melakukan penegakan hukum dan persidangan atas dugaan pelanggaran.
  • Penyediaan perlindungan administratif bagi pelapor dan saksi guna menjamin keamanan identitas dan hak-hak kepegawaian mereka.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan peraturan ini diprioritaskan pada penegakan disiplin melalui langkah-langkah teknis yang sistematis sebagai berikut:

  1. Internalisasi dan Sosialisasi: Dilakukan melalui rapat koordinasi, apel pagi/sore, serta penyediaan kanal pengaduan resmi yang dapat diakses secara elektronik.
  2. Mekanisme Penanganan Laporan: Laporan dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti oleh Satgas paling lambat 30 hari kalender sejak diterima.
  3. Prosedur Persidangan: Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan tertulis (maksimal 7 hari sebelum sidang) dan pemeriksaan secara tertutup dengan prinsip praduga tidak bersalah.
  4. Pengambilan Keputusan: Keputusan sanksi diambil melalui musyawarah mufakat atau suara terbanyak dan bersifat final serta mengikat.
  5. Monitoring dan Evaluasi: Perangkat daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kode etik minimal 1 kali dalam setahun untuk dilaporkan kepada Bupati.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini memuat daftar larangan spesifik dan aturan peralihan yang wajib diperhatikan oleh seluruh pegawai:

  • Larangan Perilaku: Dilarang melakukan perundungan (bullying), menunjukkan gaya hidup hedonisme, serta melakukan tindakan diskriminasi dalam pelayanan publik.
  • Larangan Konflik Kepentingan: ASN dilarang melakukan pertemuan dengan pihak luar yang berpotensi menimbulkan gratifikasi atau penyuapan di luar penugasan resmi.
  • Ketentuan Penampilan: Terdapat larangan bertato, mewarnai rambut dengan warna mencolok, serta menggunakan tindik bagi pria atau penggunaan pakaian yang tidak sesuai norma kesopanan di lingkungan kerja.
  • Sanksi Moral: Pelanggaran perdana dikenakan sanksi permintaan maaf secara tertutup, sedangkan pelanggaran berulang dikenakan sanksi permintaan maaf secara terbuka melalui media internal atau apel.
  • Rehabilitasi: Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran wajib direhabilitasi nama baiknya oleh pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 13 Maret 2026 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.