Rincian Produk Hukum

  1. Beranda
  2. Produk Hukum
  3. Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 79
2

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 79

Unduh (28 kali)
Tentang Pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2026
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 79
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 30 Januari 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 30 Januari 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword stimulus,pajak,pbbp2

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2026 merupakan peraturan yang diterbitkan untuk memberikan insentif atau uang stimulus kepada petugas pemungut pajak di tingkat paling dasar. Tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan kinerja Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tingkat Kalurahan dan Padukuhan agar target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal pada tahun anggaran 2026.

Poin-Poin Utama

Isi teknis utama dalam keputusan ini mengatur tentang pemberian imbalan finansial bagi petugas atas setiap lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang berhasil dibayarkan oleh Wajib Pajak. Besaran total stimulus yang dialokasikan adalah senilai Rp3.000,00 per lembar SPPT, yang kemudian dibagi untuk dua tingkatan petugas pemungut sebagai berikut:

  • Petugas Pembantu Pemungutan tingkat Kalurahan.
  • Petugas Pembantu Pemungutan tingkat Padukuhan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan dan rincian pembagian dana stimulus diatur berdasarkan urutan prioritas dan wilayah kerja Kapanewon (kecamatan). Berikut adalah ketentuan teknisnya:

  1. Alokasi dana untuk petugas tingkat Kalurahan adalah sebesar Rp700,00 per lembar SPPT.
  2. Alokasi dana untuk petugas tingkat Padukuhan adalah sebesar Rp2.300,00 per lembar SPPT.
  3. Stimulus hanya diberikan untuk SPPT yang dibayar oleh Wajib Pajak pada saat atau sebelum jatuh tempo pembayaran.
  4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul bertanggung jawab melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Badan terkait pencairan stimulus.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menetapkan jadwal ketat berdasarkan wilayah Kapanewon, di mana rekapitulasi dan keputusan pemberian stimulus dilakukan secara bertahap pada bulan Agustus, September, dan Oktober 2026. Namun, terdapat ketentuan khusus yang menyatakan bahwa Keputusan Kepala Badan dapat diterbitkan lebih awal dari jadwal tersebut apabila suatu Kapanewon telah mencapai pelunasan 100% (seratus persen) pembayaran PBB-P2 sebelum masa jatuh tempo berakhir. Seluruh biaya pelaksanaan kebijakan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Januari 2026 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.