Ringkasan Umum

Peraturan ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2026 yang menetapkan secara resmi peta batas wilayah bagi Kalurahan Ngestiharjo yang terletak di Kapanewon Kasihan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas administrasi kalurahan guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. Peraturan ini bersifat menggantikan atau mencabut aturan lama, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 yang sebelumnya mengatur hal serupa.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merincikan identitas administratif dan pembagian wilayah di tingkat kalurahan sebagai berikut:

• Kalurahan Ngestiharjo memiliki kode wilayah resmi yakni 34.02.16.2004.
• Luas wilayah total yang ditetapkan adalah 5,125 km² (lima koma satu dua lima kilometer persegi).
• Wilayah kalurahan ini mencakup 12 Padukuhan, yaitu: Tambak, Sumberan, Soragan, Cungkuk, Kadipiro, Sonosewu, Jomegatan, Janten, Sonopakis Lor, Sonopakis Kidul, Onggobayan, dan Sidorejo.
• Batas wilayah ditentukan menggunakan Titik Kartometrik (TK) yang merupakan koordinat geografis hasil perpotongan garis lintang dan garis bujur.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penetapan batas wilayah ini dilakukan dengan rincian teknis perbatasan sebagai berikut:

1. Batas Utara: Berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kabupaten Sleman.
2. Batas Timur: Berbatasan dengan wilayah Kota Yogyakarta.
3. Batas Selatan: Berbatasan dengan Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan.
4. Batas Barat: Berbatasan dengan Kalurahan Tamantirto dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman.
5. Pemerintah Kalurahan diwajibkan melakukan pemasangan tanda fisik di lapangan berupa Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Acuan Batas Utama (PABU).

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan:

• Penentuan batas wilayah ini tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan hak atas tanah milik masyarakat maupun luasan tanah milik kalurahan.
• Titik koordinat atau Titik Kartometrik (TK) yang telah ditetapkan bersifat tetap dan tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan nama kalurahan atau nama kapanewon di kemudian hari.
• Peta batas yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari legalitas peraturan ini dan menjadi acuan utama dalam urusan administrasi pemerintahan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Februari 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.