Peraturan Bupati Tahun 2026 Nomor 15

Tentang Peta Batas Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 15
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Februari 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Februari 2026
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword SRIHARDONO,PUNDONG

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2026 ini ditetapkan dengan tujuan untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Kalurahan Srihardono yang berlokasi di Kapanewon Pundong. Peraturan ini merupakan regulasi baru yang berfungsi sebagai dasar hukum pemetaan wilayah secara digital dan terestrial. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa di lokasi yang sama resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengatur rincian teknis mengenai pembatasan wilayah administrasi antar-kalurahan yang dituangkan dalam bentuk peta dengan koordinat yang presisi. Berdasarkan dokumen ini, Kalurahan Srihardono diidentifikasi dengan kode wilayah 34.02.04.2003. Wilayah ini secara administratif berbatasan langsung dengan Kalurahan Patalan dan Canden di sebelah utara, Kalurahan Sriharjo dan Selopamioro di sebelah timur, Kalurahan Seloharjo dan Panjangrejo di sebelah selatan, serta Kalurahan Panjangrejo, Mulyodadi, dan Sumbermulyo di sebelah barat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari peraturan ini adalah standarisasi data geospasial wilayah kalurahan melalui langkah-langkah teknis sebagai berikut:

  1. Penetapan luas wilayah Kalurahan Srihardono secara resmi sebesar 7,021 km² (tujuh koma nol dua satu kilometer persegi).
  2. Pemanfaatan titik kartometrik (TK) yang merupakan titik hasil perpotongan garis lintang dan garis bujur untuk menentukan posisi objek di lapangan.
  3. Penyajian batas wilayah dalam bentuk Peta Batas Kalurahan yang berbasis citra tegak resolusi tinggi, mencakup aspek toponimi perairan dan infrastruktur transportasi.
  4. Wilayah ini mencakup 17 Padukuhan, yaitu Sawahan, Candi, Monggang, Tangkil, Pundong, Baran, Piring, Ganjuran, Seyegan, Nangsri, Klisat, Tulung, Gulon, Jonggrangan, Paten, Pranti, dan Potrobayan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus dipahami oleh masyarakat umum dan pemangku kepentingan:

  • Penentuan batas wilayah administrasi ini dilarang dijadikan dasar untuk mengubah, menambah, atau menghapuskan hak atas tanah milik masyarakat maupun luasan tanah kas Kalurahan.
  • Pemasangan tanda batas fisik berupa Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai tindak lanjut dari penetapan koordinat.
  • Titik koordinat yang telah ditetapkan bersifat tetap dan tidak akan berubah meskipun di masa depan terdapat perubahan nama pada tingkat Kalurahan maupun Kapanewon.
  • Segala perselisihan mengenai batas wilayah di masa depan harus mengacu pada koordinat astronomis yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Februari 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.