Peraturan Bupati Tahun 2022 Nomor 134

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat Sekretaris Daerah
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 134
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 29 Desember 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 29 Desember 2022
Merubah:

  • -
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat Sekretaris Daerah

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2020 mengenai tata cara penugasan serta kewenangan bagi Pelaksana Harian (Plh.), Pelaksana Tugas (Plt.), dan Penjabat Sekretaris Daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penyempurnaan regulasi guna menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul melalui penunjukan pejabat sementara yang lebih akuntabel.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan perubahan pada Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur tentang kriteria serta kualifikasi personil yang dapat ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan. Poin-poin utama mencakup:

  • Pejabat Plh. atau Plt. wajib berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • Penekanan pada aspek integritas di mana calon pejabat tidak boleh sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin.
  • Persyaratan Penilaian Prestasi Kerja yang minimal bernilai baik pada setiap unsurnya sebagai syarat mutlak penugasan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan penunjukan dan alokasi tanggung jawab diatur berdasarkan urutan prioritas dan ketentuan teknis berikut:

  1. Penugasan Plh. atau Plt. baru dapat dilakukan apabila pejabat definitif berhalangan sementara atau tetap untuk jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari.
  2. Calon pejabat harus memiliki pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat di bawah pangkat jabatan yang akan diisi.
  3. Penunjukan Plh. Sekretaris Daerah harus berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi lainnya di lingkungan pemerintah daerah.
  4. Penunjukan Plh. atau Plt. untuk Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sekolah diprioritaskan dari pejabat setingkat atau pejabat fungsional/wakil yang berada di lingkungan kerja yang bersangkutan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat aturan ketat dan ketentuan spesifik yang membatasi penugasan pejabat sementara ini, yaitu:

  • Dilarang menunjuk PNS sebagai Plh. atau Plt. jika yang bersangkutan sedang dalam masa pemeriksaan atau pelaksanaan sanksi disiplin pegawai.
  • Bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana, mereka hanya dapat ditunjuk menjadi Plh. atau Plt. pada jabatan pengawas dengan syarat minimal pendidikan Diploma III (D III).
  • Aturan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan dan menjadi acuan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.