Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 718 Tahun 2025 yang secara spesifik mengatur tentang pembentukan tim bantuan hukum bagi pejabat pemerintah daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan pendampingan hukum kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait dalam suatu sengketa hukum. Keputusan ini merupakan aturan baru yang diterbitkan untuk merespons kasus hukum tertentu yang sedang berjalan di pengadilan.

Poin-Poin Utama

Terdapat beberapa poin mendasar yang diatur dalam keputusan ini, di antaranya:

• Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pembelaan dan bantuan hukum secara formal.
• Fokus pendampingan ditujukan pada Perkara Perdata Nomor 119/Pdt.G/2025/PN.Btl yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bantul.
• Subjek yang didampingi adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkedudukan sebagai Turut Tergugat I dalam perkara antara Herwin Adi Rasenno (Penggugat) melawan Sonhaji (Tergugat).
• Tim diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum guna mewakili dan memperjuangkan hak-hak instansi selama proses hukum berlangsung.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan dan alokasi teknis yang diatur meliputi:

1. Tim wajib mendampingi dan mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sampai perkara dimaksud dinyatakan selesai (inkracht).
2. Melaksanakan tugas-tugas penanganan permasalahan hukum lainnya sesuai dengan instruksi langsung dari Bupati Bantul.
3. Tim operasional dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan anggota yang berasal dari unsur Dinas Lingkungan Hidup dan staf teknis hukum.
4. Segala pembiayaan operasional tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat ketentuan dan batasan yang harus diperhatikan:

• Tim Kuasa Hukum memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh dan melaporkan progres penanganan perkara kepada Bupati Bantul.
• Penugasan tim dibatasi hanya pada lingkup penanganan perkara hukum yang telah ditentukan dalam diktum keputusan, kecuali ada perintah tambahan dari pimpinan daerah.
• Keputusan ini berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan dan akan menjadi dasar hukum formal (legal standing) bagi tim di hadapan majelis hakim.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 November 2025 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.