Keputusan Sekda Tahun 2026 Nomor 18

Tentang Standar Operasional Prosedur Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 18
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Sekda
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 30 Maret 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 30 Maret 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword sop,anjab,abk

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18/Kept/Sekda/2026 yang menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Peraturan ini bersifat baru dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan panduan baku bagi pihak-pihak yang memerlukan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:

  • Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman resmi pelayanan.
  • Transformasi proses permohonan dari metode konvensional menuju penggunaan sistem digital.
  • Kepastian hak dan kewajiban bagi penyelenggara layanan maupun pemohon dokumen.
  • Penerapan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam lingkup administrasi kepegawaian.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama peraturan ini adalah memberikan kepastian waktu dan alur kerja dalam pelayanan dokumen kepegawaian. Prosedur teknis yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

  1. Pemohon wajib menyiapkan dokumen persyaratan dalam format scan, yang meliputi: Surat Permohonan Pribadi, SK Jabatan Terakhir, SK Pangkat Terakhir, dan Surat Persetujuan Kepala Perangkat Daerah (khusus untuk mutasi).
  2. Proses pengisian dan pengunggahan syarat ke sistem digital dialokasikan waktu selama 10 menit.
  3. Bagian Organisasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas dengan durasi maksimal 30 menit.
  4. Pengiriman dokumen ANJAB dan ABK dilakukan melalui email pemohon dalam waktu 10 menit setelah dinyatakan lengkap.
  5. Total estimasi waktu penyelesaian prosedur hingga dokumen diterima pemohon adalah sekitar 55 menit.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang diatur dalam dokumen ini, yaitu:

  • Jika dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Bagian Organisasi wajib mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan proses tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
  • Bagi pegawai yang melakukan Mutasi Keluar atau Mutasi Masuk, terdapat kewajiban melampirkan dokumen tambahan berupa Scan Surat Persetujuan dari Pimpinan Instansi terkait.
  • Pelaksana prosedur harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal SLTA dengan pelatihan khusus atau lulusan S1/D3 yang menguasai tugas fungsi organisasi serta mampu mengoperasikan komputer dengan baik.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.