| Tentang | Standar Operasional Prosedur Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja |
| T.E.U Badan/Pengarang | Bagian Organisasi |
| Nomor Peraturan | 18 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Sekda |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 30 Maret 2026 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 30 Maret 2026 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | sop,anjab,abk |
Dokumen ini merupakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18/Kept/Sekda/2026 yang menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Peraturan ini bersifat baru dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Peraturan ini menetapkan panduan baku bagi pihak-pihak yang memerlukan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:
Fokus utama peraturan ini adalah memberikan kepastian waktu dan alur kerja dalam pelayanan dokumen kepegawaian. Prosedur teknis yang harus diikuti adalah sebagai berikut:
Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang diatur dalam dokumen ini, yaitu:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.
.