Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 206 Tahun 2026 merupakan instrumen hukum yang memberikan izin penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan jaring pengaman sosial di Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan untuk merespons kebutuhan mendesak terkait pengiriman, pemulangan, dan pelayanan medis bagi warga yang membutuhkan penanganan kesejahteraan sosial khusus pada tahun anggaran 2026.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur otorisasi penggunaan anggaran untuk mendukung tugas operasional Dinas Sosial dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Poin-poin utama yang diatur mencakup bantuan biaya untuk:

• Pendampingan rujukan dan pengantaran warga ke Sentra Margo Laras di Pati, Jawa Tengah.
• Pemenuhan gizi bagi anak yang menderita HIV/AIDS serta bantuan penunjang kesehatan anak lainnya.
• Pengurusan dan pemakaman jenazah orang terlantar.
• Layanan pemulangan pasien setelah menjalani rehabilitasi medis di RSJ Soerojo Magelang.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Alokasi dana dan langkah pelaksanaan teknis diatur dengan prioritas sebagai berikut:

1. Total dana yang diizinkan untuk digunakan adalah sebesar Rp13.143.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
2. Dana tersebut berasal dari pos Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga.
3. Kepala Dinas Sosial ditugaskan sebagai pelaksana kegiatan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
4. Laporan pertanggungjawaban wajib diserahkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah kegiatan dilaksanakan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Penggunaan dana ini bersifat khusus dan harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam diktum keputusan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar sah bagi aparatur daerah dalam mengeksekusi anggaran jaring pengaman sosial tersebut.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Mei 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.