Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 194

Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Nomor Peraturan 194
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 20 April 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 20 April 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword perumdam,projotamansari,direktur

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 194 Tahun 2026 ini merupakan peraturan yang bersifat penetapan administratif mengenai penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul. Peraturan ini ditetapkan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sementara karena Direktur Utama definitif telah mendapatkan izin cuti untuk melaksanakan ibadah keagamaan (Haji).

Poin-Poin Utama

Isi teknis dari keputusan ini mencakup beberapa poin krusial sebagai berikut:

  • Menunjuk Anita Tri Hastuti, S.E. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.
  • Pejabat yang ditunjuk merupakan personel internal yang saat ini menjabat sebagai Direktur Umum dan Keuangan pada instansi tersebut.
  • Masa berlaku penugasan ditetapkan terhitung mulai tanggal 2 Mei 2026 sampai dengan 18 Juni 2026.
  • Pejabat yang ditunjuk diberikan hak berupa gaji dan fasilitas jabatan setingkat Direktur Utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Selama menjalankan tugasnya, Pelaksana Tugas memiliki wewenang dan prioritas pelaksanaan tugas yang meliputi:

  1. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas serta fungsi PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari.
  2. Mengendalikan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan staf serta unsur pelaksana di lingkungan perusahaan.
  3. Melakukan pengurusan dan pengelolaan kekayaan perusahaan serta penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
  4. Melakukan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, termasuk aspek pendidikan dan pelatihan.
  5. Membina kerja sama dan mengintegrasikan seluruh penatalaksanaan organisasi agar tetap berjalan selaras.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keputusan ini:

  • Pelaksana Tugas wajib melaporkan seluruh pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Bantul dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pemilik Modal dan kepada Dewan Pengawas.
  • Pelaksanaan tugas dan kewajiban harus tetap merujuk pada standar operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Daerah.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 April 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.