Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 234 Tahun 2026 yang menetapkan hasil evaluasi atas tingkat kemajuan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau kalurahan. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen penilaian resmi untuk mengukur performa tata kelola kewilayahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2026.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini memuat hasil penilaian teknis yang dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai desa yang tersebar di wilayah Kapanewon (Kecamatan). Penilaian tersebut didasarkan pada akumulasi nilai dari tiga sektor fundamental, yakni:

• Bidang Pemerintahan: Menyangkut efektivitas administrasi dan layanan birokrasi di tingkat kalurahan.
• Bidang Kewilayahan: Menyangkut pengelolaan potensi fisik dan batas-batas wilayah desa.
• Bidang Kemasyarakatan: Menyangkut peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Sesuai dengan Diktum KEDUA, hasil evaluasi tersebut dikelompokkan ke dalam kategori pemeringkatan tertentu untuk menentukan langkah pembinaan ke depan. Urutan kategori hasil evaluasi tersebut adalah:

1. Kalurahan Cepat Berkembang: Status bagi desa yang mencapai skor nilai tertinggi dan menunjukkan kemajuan signifikan.
2. Kalurahan Berkembang: Status bagi desa yang telah memenuhi standar minimal penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
3. Kalurahan Kurang Berkembang: Status bagi desa yang masih memerlukan pendampingan intensif.

Seluruh pembiayaan yang muncul sebagai dampak dari penetapan keputusan ini secara teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam lampiran dokumen, terdapat ketentuan khusus berupa status Belum Input bagi beberapa kalurahan yang belum menyampaikan data evaluasi perkembangan mereka secara lengkap. Hal ini menjadi catatan penting bagi perangkat daerah terkait untuk segera melakukan tindak lanjut. Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku efektif pada tanggal ditetapkan, yakni sebagai acuan resmi bagi dinas-dinas terkait dalam menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Mei 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.