Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 289 Tahun 2026 adalah peraturan yang menetapkan hasil evaluasi kinerja pemerintah kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan penghargaan berupa Dana Insentif Kalurahan (DIKal) untuk Tahun Anggaran 2025 kepada kalurahan yang dinilai memiliki kinerja unggul dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Poin-Poin Utama

Penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh terhadap 75 kalurahan dengan parameter yang mencakup tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, penguatan ekonomi, efektivitas pengelolaan sampah, pengembangan inovasi, serta keberhasilan pembangunan manusia. Hasil penilaian tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori nilai, di mana hanya kalurahan dengan predikat Kategori A (Memuaskan) yang berhak mendapatkan alokasi dana insentif tersebut.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pemberian dana insentif dan urutan prioritas penerima diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditetapkan sebanyak 15 Kalurahan sebagai penerima insentif karena berhasil mencapai nilai dalam rentang >80 sampai 90 (Kategori A).
2. Besaran nominal Dana Insentif Kalurahan (DIKal) adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per kalurahan.
3. Penerima peringkat teratas dalam penilaian ini adalah Kalurahan Murtigading dengan nilai 85,9, disusul oleh Kalurahan Mulyodadi (84,9) dan Kalurahan Argodadi (84,3).
4. Pendanaan untuk pemberian insentif ini bersumber dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Larangan & Ketentuan Khusus

• Kalurahan yang masuk dalam kategori penilaian BB (Sangat Baik), B (Baik), CC (Cukup), dan C (Kurang) secara khusus tidak diberikan alokasi dana insentif pada periode anggaran ini.
• Segala bentuk pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari keputusan ini wajib mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
• Keputusan ini mulai memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Juli 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.