Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 254 Tahun 2026 merupakan peraturan teknis yang menetapkan daftar penerima manfaat serta rincian nominal dana bantuan dalam program Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Tahap II di Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah nyata pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menghuni rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan pada tahun anggaran 2026.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur aspek operasional terkait distribusi bantuan perumahan yang meliputi beberapa poin berikut:

• Penetapan identitas penerima bantuan yang mencakup nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan ketepatan sasaran.
• Pembagian wilayah sebaran penerima bantuan yang mencakup area Padukuhan, Kalurahan, hingga Kapanewon di wilayah Kabupaten Bantul.
• Penegasan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang didukung oleh kebijakan kementerian terkait.
• Penunjukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai perangkat daerah penanggung jawab.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan bantuan ini mengutamakan ketetapan nilai anggaran dan sebaran penerima sebagai berikut:

1. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
2. Total anggaran yang dialokasikan untuk 6 orang penerima pada tahap ini berjumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
3. Sumber pendanaan bantuan sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
4. Penerima bantuan tersebar di dua wilayah utama, yaitu Kapanewon Pajangan (Kalurahan Triwidadi) dan Kapanewon Dlingo (Kalurahan Terong).

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaannya, terdapat aturan khusus dan batasan yang harus diperhatikan:

• Penerima bantuan memiliki kewajiban wajib untuk mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan teknis program pembangunan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini harus sesuai dengan penjabaran anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran daerah.
• Keputusan ini bersifat final untuk tahap yang bersangkutan dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 19 Juni 2026 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.