Peraturan Bupati Tahun 2026 Nomor 50

Tentang Tata Kelola Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 50
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 10 Juli 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 10 Juli 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Tata Kelola Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2026 merupakan regulasi baru yang ditetapkan untuk mengatur tata kelola pencatatan dan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa setiap transaksi keuangan daerah, meskipun dilakukan di luar rekening kas umum, tetap dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci mekanisme administratif bagi transaksi yang dikecualikan dari jalur kas umum, dengan poin-poin utama sebagai berikut:

  • Ruang lingkup peraturan mencakup pendapatan dan belanja pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hibah langsung berupa uang, barang, jasa, atau surat berharga, serta transaksi langsung lainnya yang menurut aturan wajib disajikan dalam laporan keuangan.
  • Pengenalan berbagai dokumen resmi pengesahan seperti Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B), Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B), serta surat pengesahan khusus untuk dana desa dan transfer.
  • Penetapan struktur pelaksana yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis dilakukan melalui koordinasi antarpejabat dengan prioritas langkah sebagai berikut:

  1. Pengelola wajib melakukan verifikasi bukti transaksi, rekonsiliasi data dengan penerima dana, dan melaporkan daftar pembelian barang atau aset.
  2. Bendahara Pengeluaran menyusun rekapitulasi laporan dan menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD setiap bulan.
  3. PPK-SKPD melakukan verifikasi laporan, menyiapkan dokumen SP3B, serta melakukan pencatatan akuntansi melalui posting jurnal ke buku besar.
  4. Kepala SKPD bertanggung jawab penuh dengan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas laporan yang disampaikan kepada BUD untuk disahkan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus dan aturan peralihan yang harus diperhatikan dalam pelaporan keuangan:

  • Dalam kondisi pendapatan dan belanja belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan, SKPD tetap wajib menyusun laporan keuangan yang minimal terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
  • Setiap realisasi belanja modal wajib dicatatkan sebagai penambahan nilai aset daerah sebesar nilai belanja yang dikeluarkan.
  • Pelaksanaan pencatatan pada SKPD dan UPTD harus dilakukan secara mandiri dengan mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sesuai karakteristik transaksinya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Juli 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.