Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 302

Tentang Masjid Pajimatan Imogiri sebagai Bangunan Cagar Budaya
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Nomor Peraturan 302
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 23 Juli 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 23 Juli 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword cagar,budaya

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 302 Tahun 2026 yang menetapkan Masjid Pajimatan Imogiri secara resmi sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Keputusan ini merupakan regulasi baru yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk melindungi objek sejarah di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Beberapa poin mendasar yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

  • Penetapan status Masjid Pajimatan Imogiri yang berlokasi di Padukuhan Pajimatan, Kalurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri sebagai bangunan yang dilindungi.
  • Pengelolaan bangunan cagar budaya tersebut sepenuhnya berada di bawah otoritas Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
  • Instansi teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan serta pengawasan adalah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan dan prioritas yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

  1. Fokus utama pada aspek pelestarian (konservasi) dan pemanfaatan yang selaras dengan nilai sejarah bangunan.
  2. Penyelenggaraan pengawasan secara periodik oleh pemerintah daerah untuk memastikan keaslian dan kondisi fisik bangunan tetap terjaga.
  3. Penyampaian salinan keputusan kepada berbagai pihak terkait, mulai dari tingkat Dinas hingga Lurah, untuk koordinasi administratif.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan ketat mengenai perlakuan terhadap objek cagar budaya ini, yaitu:

  • Setiap bentuk perubahan fisik, pengalihan kepemilikan, maupun pemanfaatan bangunan cagar budaya tersebut dilarang dilakukan tanpa adanya izin resmi dari Bupati Bantul.
  • Segala bagian dari masjid, termasuk area serambi, pawestren, dan liwan sebagaimana terlampir dalam dokumentasi visual, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari status cagar budaya ini.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 Juli 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.