Ringkasan Umum
Keputusan Bupati Bantul Nomor 360 Tahun 2026 merupakan peraturan baru yang menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2026. Dokumen ini diterbitkan sebagai pedoman strategis untuk memastikan keterpaduan kebijakan reformasi birokrasi daerah dengan prioritas nasional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effective, adaptive, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi.
Poin-Poin Utama
Peraturan ini membagi pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua ruang lingkup utama yang saling berkaitan, yaitu:
- Reformasi Birokrasi General: Berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal instansi pemerintah, mencakup penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), digitalisasi arsip, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem integritas dan pencegahan korupsi.
- Reformasi Birokrasi Tematik: Diarahkan untuk menyelesaikan masalah konkret di masyarakat melalui sektor-sektor prioritas agar berdampak langsung pada kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bantul.
- Digitalisasi Pemerintahan: Melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi data melalui program Satu Data Indonesia.
- Manajemen SDM ASN: Penguatan Merit System dan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK di seluruh unit kerja.
Prioritas & Ketentuan Teknis
Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan prioritas pelaksanaan anggaran dan langkah teknis dalam RB Tematik yang mencakup 6 bidang utama sebagai berikut:
- Pengentasan Kemiskinan: Menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,39% - 9,67% melalui validasi data dan program jaminan sosial.
- Realisasi Investasi: Menargetkan nilai investasi sebesar 566,42 Miliar Rupiah dengan penyederhanaan layanan perizinan berusaha.
- Mendorong Hilirisasi: Meningkatkan produktivitas sektor olahan unggulan daerah dengan target rasio PDRB industri pengolahan sebesar 14,2%.
- Ketahanan Pangan: Meningkatkan indeks ketahanan pangan melalui pelatihan budidaya dan stabilisasi pasokan pangan.
- Peningkatan Mutu Kesehatan: Fokus pada penurunan Net Death Rate (NDR) dan peningkatan akses layanan kesehatan dasar.
- Mutu Pendidikan: Meningkatkan angka harapan lama sekolah hingga 15,92 tahun melalui pelatihan literasi dan numerasi bagi pendidik.
Larangan & Ketentuan Khusus
Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan dalam pelaksanaan keputusan ini, antara lain:
- Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilarang mengabaikan rencana aksi ini dan wajib menggunakannya sebagai acuan utama dalam melaksanakan tugas serta wewenang mereka.
- Pelaksanaan rencana aksi wajib dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan (tiga bulan sekali) untuk memastikan pencapaian target kinerja.
- Setiap data yang diunggah ke dalam sistem elektronik (seperti e-SAKIP atau SRIKANDI) harus melalui proses verifikasi dan kurasi untuk menjamin validitas dan kualitas informasi.
- Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan jika terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 September 2026 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.
.