Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 432

Tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 432
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword penjabat,lurah,jagalan,banguntapan

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 432 Tahun 2026 yang mengatur tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Keputusan ini diterbitkan sebagai respon atas pengunduran diri Lurah sebelumnya, Drs. Kaharrudin Noor, yang berhenti atas permintaan sendiri dikarenakan alasan sakit. Status peraturan ini adalah keputusan administratif baru untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kalurahan Jagalan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.

Poin-Poin Utama

Isi teknis dan perubahan jabatan yang ditetapkan dalam dokumen ini meliputi:

  • Pengangkatan saudara Thomas Basuki Raharjo, S.E., yang memiliki NIP 197806292010011008, sebagai Penjabat Lurah Jagalan.
  • Pejabat yang diangkat saat ini memegang jabatan struktural sebagai Kepala Jawatan Praja Kapanewon Banguntapan.
  • Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dari Keputusan Bamuskal Kalurahan Jagalan dan surat permohonan dari Panewu Banguntapan terkait penunjukan penjabat lurah.
  • Masa jabatan penjabat ini dimulai secara resmi terhitung sejak tanggal pelantikan dilaksanakan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama pelaksanaan tugas dan ketentuan teknis yang diatur dalam keputusan ini adalah:

  1. Tugas dan Wewenang: Penjabat Lurah berkewajiban melaksanakan seluruh tugas, fungsi, dan kewajiban lurah secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Durasi Jabatan: Masa jabatan berlaku secara ad interim sampai dengan dilantiknya Lurah definitif.
  3. Kompensasi Finansial: Penjabat Lurah diberikan tambahan penghasilan yang besaran nilainya ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Kalurahan setempat.
  4. Landasan Operasional: Pelaksanaan tugas harus mengacu pada tata cara pemberhentian dan pengangkatan lurah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025.

Larangan & Ketentuan Khusus

Hal-hal penting dan aturan peralihan yang harus diketahui adalah:

  • Segala bentuk tindakan administrasi dan kebijakan yang diambil oleh Penjabat Lurah harus selaras dengan kepentingan masyarakat dan ketentuan formal yang berlaku.
  • Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.
  • Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Kepala Inspektorat Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai bentuk pengawasan fungsional terhadap kinerja penjabat yang ditunjuk.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.