Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 362

Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi KETUPAT MADU
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor Peraturan 362
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 07 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 07 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword inovasi,ketupat,madu

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 362 Tahun 2026 merupakan peraturan yang menetapkan pembentukan tim pelaksana untuk inovasi pelayanan publik bernama KETUPAT MADU (Kemudahan Tuntas Dapat Lima Dokumen). Peraturan ini adalah pengembangan dari inovasi sebelumnya yang bernama SITUPAT (Siji Entuk Papat). Tujuan utama dari keputusan ini adalah untuk menjamin pemenuhan hak identitas hukum penduduk dan hak jaminan kesehatan bagi bayi baru lahir secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi tim yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Pelaksana dengan rincian tugas sebagai berikut:

  • Tim Pembina: Dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan pembinaan serta pengarahan kebijakan terkait pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi.
  • Tim Pelaksana: Melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga tingkat Kapanewon dan Kalurahan.
  • Integrasi Layanan: Menyatukan proses administrasi kependudukan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam satu alur kerja yang terkoordinasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan inovasi ini memprioritaskan kemudahan akses bagi masyarakat melalui langkah-langkah teknis berikut:

  1. Penerbitan lima dokumen sekaligus pasca-kelahiran, yang mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.
  2. Penyelarasan prosedur kerja antara fasilitas kesehatan (RSUD, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, dan Bidan Mandiri) dengan instansi pemerintah terkait.
  3. Sinkronisasi data kependudukan dengan data kesejahteraan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran pemberian perlindungan sosial bagi warga miskin atau rentan.
  4. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam teknis pelaksanaannya, terdapat aturan khusus mengenai perlindungan data dan operasional:

  • Anggota tim dilarang melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses secara pribadi dan wajib menjamin kerahasiaan serta keamanan data sesuai dengan peraturan pelindungan data pribadi.
  • Setiap fasilitas kesehatan dan panti sosial diwajibkan memberikan data laporan kelahiran yang benar dan akurat untuk menghindari kesalahan penerbitan dokumen hukum.
  • Tim pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi berkala serta melaporkan hasilnya secara langsung kepada Bupati Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 7 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.