Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 374

Tentang Penunjukan Saudara Rakhmad Pasha Listiyanto, Sarjana Teknologi Pertanian, Sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 374
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 09 September 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 09 September 2026
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword pelaksana,lurah,wukirsari,imogiri

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 374 Tahun 2026 yang mengatur tentang penunjukan Pelaksana Tugas Sehari-hari (Plt) dan tanggung jawab Lurah Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Status peraturan ini adalah keputusan administratif khusus untuk mengisi kekosongan jabatan sementara karena Lurah definitif sedang menjalani cuti kampanye pemilihan lurah, guna memastikan pelayanan publik dan administrasi desa tetap berjalan optimal.

Poin-Poin Utama

  • Menunjuk Saudara Rakhmad Pasha Listiyanto, S.TP. yang merupakan Carik (Sekretaris Desa) Wukirsari untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Lurah.
  • Masa penugasan ditetapkan mulai tanggal 21 September 2026 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2026.
  • Penunjukan ini didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 yang mengamanatkan bahwa jika Lurah cuti, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Carik.
  • Pelaksana Tugas memiliki tanggung jawab hukum dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pengelolaan aset serta keuangan desa.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Wewenang dan langkah pelaksanaan tugas yang diatur mencakup urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Memegang kekuasaan penuh dalam Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan aset desa selama masa jabatan sementara.
  2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBDes) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Panewu (Camat).
  3. Melakukan prosedur pengajuan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi produk hukum yang sah.
  4. Mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dalam kondisi khusus seperti meninggal dunia atau atas permintaan sendiri.
  5. Menetapkan keputusan strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kalurahan Wukirsari.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan aturan peralihan penting yang harus ditaati selama masa jabatan pelaksana tugas:

  • Persetujuan Tertulis: Pelaksana Tugas dilarang menetapkan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah tanpa adanya persetujuan tertulis dan evaluasi dari Panewu.
  • Prosedur Register: Pelaksana Tugas wajib mengajukan permohonan nomor register kepada Panewu sebelum menandatangani peraturan desa yang telah dievaluasi.
  • Kewajiban Pelaporan: Setiap produk hukum yang telah diundangkan oleh Carik wajib dilaporkan kembali kepada Panewu untuk tertib administrasi.
  • Masa Berlaku: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir secara otomatis sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau saat Lurah definitif kembali bertugas.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 9 September 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.